Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Bahaya Tersembunyi Omnibus Law Ciptaker bagi Pesantren

Jika mencermati pasal demi pasal Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law, maka kita selalu dibuat tercengang. Judul RUU ini jauh panggang dari api. Sebab ternyata tak cuma bicara soal buruh dan pengusaha serta lapangan kerja, tapi juga pesantren.

Saat membaca teliti RUU ini, saya melihat ada bahaya tersembunyi yang dapat mengancam eksistens pondok pesantren. Mengapa? Sebab dalam ketentuan yang baru, ada pasal yang menyebutkan, penyelenggara pendidikan nonformal tanpa izin dari pusat bisa dikenai sanksi pidana.

Jadi begini penjelasannya. Dalam salah satu pasal, RUU Ciptaker mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu termaktub pada paragraf 12 RUU Ciptaker tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam Draft RUU Ciptaker, pasal 68 ayat (5) terkait ketentuan pada pasal 62 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diubah, sehingga berbunyi

‘(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat’.

Yang jadi persoalan, masih di paragraf yang sama, yakni Pasal 68 Ayat (10) terkait dengan ketentuan pada Pasal 71 UU No. 20 Tahun 2003 juga turut diubah sehingga berbunyi:

“Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/ atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.”

Dalam ayat dua dijelaskan bagaimana memperoleh perizinan dari pemerintah. Yaitu ditinjau dari isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

Perubahan ini akan memunculkan dampak buruk bagi pesantren. Pasalnya, ketentuan ini membuka peluang pemidanaan ulama dan atau kiyai (yang) punya pondok tradisional. Sebab di daerah-daerah banyak pesantren tradisional yang sudah lama dan berkontribusi bagi bangsa.

Di sisi lain, pasal tersebut bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia (NRI). Dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Masih pada pasal yang sama, pada Ayat (3) dijelaskan bahwa menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Jika pemidanaan dilakukan, jelas RUU Ciptaker sangat bertentangan dengan konstitusi. Dan ini dapat menggagalkan  usaha negara mencapai tujuannya, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jangan pernah menganggap remeh peran pesantren. Sumbangsihnya bagi negeri ini sangat luar biasa. Di masa perang kemerdekaan, kyai dan santri jadi garda terdepan berjuang melawan penjajah. Di masa kemerdekaan, mereka juga jadi barisan terdepan di bidang pendidikan.

Bayangkan, hingga 2020, tercatat ada sebanyak 28.194 pesantren di Indonesia. Dari jumlah itu, ada 5 juta santri bermukim. Jika dijumlahkan dengan santri yang bolak-balik dari rumah ke pondok pesantren, serta taman-taman pendidikan alquran dan madrasah, maka jumlah santri kita sebanyak 18 juta orang.

Dengan data dan fakta ini, negara sudah selayaknya melindungi dan memajukan pesantren. Bukan malah membuat aturan yang secara tersembunyi bisa membahayakan eksistensi pesantren. (*)