Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Bapenda Ogah Disalahkan

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)  Kota Bekasi Aan Suhanda,

memenuhi panggilan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, kemarin. Melalui surat panggilan nomor B/5603/XI/2019/Restro Bks Kota, kehadiran Aan diperlukan untuk memberikan keterangan atau klarifikasi adanya tindakan pidana korupsi penyalahgunaan wewenang jabatan atau penyimpangan dalam kegiatan pungutan Restribusi parkir yang ada di wilayah Kota Bekasi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Aan bersama dengan rombongan tiba sekitar pukul 09:00 WIB, namun pergi lagi. Terlihat pria berkumis tebal itu menggunakan baju kuning. Kuasa hukumnya, RM Purwadi terlebih dulu memasuki area kantor Polres Metro Bekasi Kota. Dia mengatakan, kliennya menunggu waktu yang telah disepakati yakni pukul 10:00 WIB dan akan kembali.

Sekira satu jam berselang, Aan bersama dengan rombongan memasuki ruang pemeriksaan terpadu Polres Metro Bekasi Kota. Pemeriksaan berlangsung selama 8 jam. Sekitar pukul 18:30 WIB kuasa hukum Aan keluar ruangan pemeriksaan dan menemui awak media yang telah menunggu.

Selama delapan jam pemeriksaan, Kepala Bapenda Kota Bekasi diberondong 59 pertanyaan oleh penyidik. Puluhan pertanyaan tersebut seputar tupoksi Bapenda Kota Bekasi, dan yang bersangkutan sebagai Kepala Bapenda menerbitkan surat tugas, hingga aliran uang retribusi tersebut sampai ke kas daerah.

“Semua sudah dijelaskan secara lengkap dengan bukti-bukti yang disampaikan,” kata Kuasa hukum Kepala Bapenda, RM Purwadi sesaat setelah pemeriksaan.

Menurutnya, keterangan Kepala Bapenda selama pemeriksaan sudah cukup. Namun, kliennya diklaim bersedia dimintai keterangan lanjutan jika diperlukan. Kehadiran Aan Suhanda pada saat aksi demonstrasi dikatakan mewakili Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Kehadirannya diperlukan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dilapangan.

Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang seperti yang tertera pada surat panggilan, Purwadi mengklaim bahwa hasil dari pemeriksaan tidak demikian. ”Ya artinya seperti dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang ada di surat pemeriksaan tidak seperti itu. Karena apa yang dilakukan oleh saya punya klien, semua ada datanya, ada payung hukumnya, tidak sembarangan mereka buat,” lanjut Purwadi didepan ruang pemeriksaan.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh kliennya memiliki kekuatan hukum, baik PP, Perda, Perwal, hingga Intruksi Wali Kota Bekasi. ”Bapenda melaksanakan tugas dan  sudah sesuai aturan karena payung hukumnya cukup. Ya instruksi walikota, Perwal, dan Perda,” tegasnya.

Dia menegaskan, intruksi Wali Kota Bekasi yang selama ini menjadi dasar intruksi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Bapenda Kota Bekasi. Intruksi Wali Kota tersebut mendasar pada rekomendasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, perdagangan, dan industri untuk penggunaan lahan parkir dengan Teknologi pembayaran secara real time.

Sementara itu, pihak Polresta Metro bekasi Kota tidak ada satupun yang mamu memberikan keterangan terkait dengan pemeriksaan Kepala Bapenda tersebut.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengaku, Tim dari krimsus polda mem-back up polres Bekasi untuk menyelidiki dugaan adanya tindak pidana korupsi. ”Kami akan back up. Siapapun yang terlibat tindak pidana korupsi akan diproses,” singkatnya saat dihubungi Radar Bekasi.

Akademisi Institut Bisnis Muhammadiah (IBM) Bekasi Hamluddin menilai, walikota Bekasi Rahmat Effendi bisa saja diperiksa jika penyidik memerlukan keterangan lebih lanjut. ”Ya tidak menutup kemungkinan, tergantung pemeriksaannya seperti apa. Jika memang dibutuhkan keterangan wali kota, bisa saja dipanggil,” tegasnya. (sur)

The post Bapenda Ogah Disalahkan appeared first on RADAR BEKASI.