Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Bawaslu Jabar Akui Laporan Pelanggaran Pemilu Minim

Radarbekasi.id – Selama Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 berlangsung, Kabupaten Bekasi terbilang wilayah dengan katagori minim laporan, maupun temuan di lapangan.
Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar), Kabupaten Bekasi hanya ada sembilan laporan, 13 temuan, dan secara keseluruhan yang diregistrasi hanya 22.

Walaupun sebenarnya jumlah laporan dan temuan yang ada di Kabupaten Bekasi masih lebih tinggi dibanding Kota Bekasi yang hanya ada sebelas laporan, empat temuan, dan keseluruhan yang diregistrasi 15.

Namun, jika dibandingkan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi tertinggal jauh, karena Indramayu ada 225 laporan, 21 temuan, tidak diregistrasi delapan, dan yang diregistrasi 268, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 276.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi mengatakan, sedikitnya laporan maupun temuan yang ada di Kabupaten Bekasi, karena masyarakat masih pasif untuk terlibat aktif dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran saat proses pemilu berlangsung.

”Ada beberapa indikator yang menyebabkan masyarakat pasif. Salah satunya tentang pemahaman regulasi yang lemah, jadi masyarakat tidak banyak mengetahui apa saja yang sebetulnya tidak diperbolehkan dan melanggar saat aturan pemilu,” beber Zaki saat ditemui Radar Bekasi, Hotel Swiss-Belin. Selasa (10/9).

Menurut Zaki, ke depan yang harus didorong agar masyarakat lebih aktif lagi menyampaikan laporan pelanggaran pemilu, menjadi tantangan Bawaslu. ”Ini menjadi tantangan yang harus diperbaiki bersama, bukan hanya Bawaslu, tapi kesadaran masyarakat juga harus tumbuh,” terangnya.

Ia memberikan contoh, misalnya pelanggaran di masa kampanye dalam hal pemberian uang kepada peserta pemilu, maupun pemberian uang menjelang pemungutan suara. Permasalahannya, ketika masyarakat mengetahui, tapi tidak berani melapor.

Padahal, lanjut Zaki, itu jelas-jelas ada ancaman pidana di pasal 515 Undang-Undang no 7 tahun 2017. Ini membuktikan masyarakat masih permisif terhadap politik uang, dan sejatinya politik uang itu bukan berkah, tapi musibah terhadap kemandirian masyarakat dalam menentukan hak pilihnya.

”Disamping pengetahuan, perlu didorong juga keberanian masyarakat untuk melaporkan apabila ada pelanggaran pemilu. Banyak atau tidaknya laporan ini tidak mengindikasikan secara utuh terhadap pelanggaran yang terjadi. Kadang-kadang sudah terjadi, tapi tidak dilaporkan, dan tak dilakukan proses penindakan,” ucapnya.

Zaki yang juga mantan Komisioner KPU Kabupaten Bekasi ini menuturkan, seluruh elemen masyarakat baik penyelenggara dan peserta pemilu harus memiliki integritas yang kuat untuk sama-sama taat aturan, sehingga memberikan politik yang baik ke masyarakat.

”Kami akan melakukan evaluasi secara internal Bawaslu kabupaten/kota yang tidak pro aktif dalam pengawasan, termasuk teguran dan binaan, karena kekurangan yang ada saat ini mengenai rendahnya integritas penyelenggara maupun peserta pemilu,” terang Zaki.

Ia juga menyarankan, agar keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) mengenai penyandingan data belum lama ini di Kabupaten Bekasi, harusnya bisa menjadi pembelajaran.

”Keputusan MK untuk melakukan penyandingan data ulang itu harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat, sebab ini menjadi sejarah dalam putusan MK yang dikabulkan, dan itu satu-satunya di Jawa Barat,” tukasnya.

Sementara itu, Komisi Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Bekasi, Khoirudin menuturkan, dalam hal ini bukan bicara mengenai mengerti dan tidak mengerti, tapi kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipasif penyelenggaraan pemilu masih minim. Padahal, sosialisasi terus dilakukan.

”Sebenarnya ini masalah sinergitas antara penyelenggara dengan masyarakat, dan kurangnya kepercayaan. Kalau saya melihat seperti itu. Dan ini menjadi tantangan untuk pemilu kedepannya,” tandas Kohirudin. (pra)

  • Pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa Barat:
    624 temuan, 315 laporan, 856 registrasi, dan 83 tidak diregistrasi atau dilimpahkan. Jumlah 939.
  • Jenis Pelanggaran
    – Admistrasi 530, Pidana 30, Etik 20, Bukan pelanggaran atau dihentikan 241, dan lainnya 35. Jumlah 856.
    – Dari 856 perkara, yang ditangani, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menangani 23 laporan.
  • Jumlah laporan dan temuan berdasarkan wilayah
    – Terbanyak Kabupaten Indramayu, laporan 255, temuan 21, tidak diregistrasi 8, diregistrasi 268. Jumlah 276.
    – Terendah, Kabupaten Purwakarta, laporan 2, temuan 3, tidak diregistrasi 0, diregistrasi 5. Jumlah 5.
    – Kabupaten Bekasi, laporan 9, temuan 13, tidak diregistrasi 0, diregistrasi 22. Jumlah 22.
    – Kota Bekasi, laporan 11, temuan 4, tidak diregistrasi 0, diregistrasi 15. Jumlah 15.
  • Tindaklanjut laporan atau temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu
    – Kabupaten Cianjur, Jumlah putusan 3. Keterangan, satu politik dan dua pengrusakan APK
    – Kabupaten Indramayu, Jumlah putusan 1. Keterangan, politik uang
    – Kabupaten Bandung, Jumlah putusan 2. Keterangan, satu tindakan kepala desa yang menguntungkan atau merugikan dan satu pengrusakan APK.
    – Kota Bekasi, Jumlah putusan 2. Keterangan, satu politik uang dan satu menghina seseorang
    – Kabupaten Ciamis, Jumlah putusan 1. Keterangan, kampanye ditempat pendidikan
    – Kabupaten Garut, Jumlah putusan 1. Keterangan, tindakan kepala desa yang menguntungkan atau merugikan
    – Kabupaten Bekasi, Jumlah putusan 1. Keterangan, kampanye ditempat ibadah
    – Kabupaten Tasikmalaya, Jumlah putusan 2. Keterangan, politik uang di masa tenang.
    Total Putusan Incraht, Jumlah Putusan 13.
  • Sembilan Admistratif Pemilu Berkaitan Rekomendasi PSU yang tidak dilanjuti:
    – Kabupaten Cirebon
    – Kabupaten Subang
    – Kabupaten Pengandaran
    – Kabupaten Purwakarta
    – Kota Bandung
    – Kabupaten Indramayu
    – Kabupaten Bandung
    – Kota Cimahi
    – Kabupaten Ciamis
    Sumber: Bawaslu Jawa Barat

The post Bawaslu Jabar Akui Laporan Pelanggaran Pemilu Minim appeared first on RADAR BEKASI.