Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Mengurai dan Meluruskan Benang Kusut Korupsi

Radarbekasi.id – Kata korupsi bukan hal yang asing di telinga kita. Sering kali terdengar kata korupsi dalam berita, dimana elite politikus terduga melakukan korupsi. Mulai dari pembelian lahan, biaya program kerja yang tidak wajar hingga kasus suap.

Jarang satu hari terlewat dengan kasus korupsi. Olowu (1993) mengatakan, bahwa cara untuk mengetahi sebab jumlah korupsi yang semakin tinggi adalah mendalami akar permasalahan korupsi.

Tidak bisa seseorang berhenti memaknai korupsi hanya sampai pada titik memahami korupsi berdasarkan persepsi, dengan kata lain persepsi korupsi. Persepsi terhadap korupsi biasanya diukur dengan Indeks Prestasi Korupsi (IPK) dan World Bank’s Control of Corruption Index.

Padahal persepsi saja tidak cukup untuk mendalami pengetahuan akan korupsi. Sebelum berangkat lebih jauh, alangkah baiknya bila kita memahami korupsi dalam konteks makna.
Menurut Agiboa (2012) dan Nye (1967) definisi korupsi adalah perilaku menyimpang pejabat publik karena ada kepentingan pribadi, mendapatkan status, dan melanggar hukum karena kegiatan yang berhubungan dengan privat. Sedangkan menurut (Othman, Shafi, & Fathilatul, 2014) terdapat dua aspek dari makna korupsi.

Aspek itu adalah aspek eksplisit dan implisit. Aspek eksplisit menekankan poin karakter fisik seperti perilaku menyimpang dan kepentingan pribadi. Perilaku menyimpang menggambarkan korupsi sebagai perilaku yang tidak etis.

Kepentingan pribadi sendiri digambarkan sebagai penyalahgunaan otoritas untuk kepentingan pribadi. Sedangkan aspek implisit menjelaskan korupsi berdasarkan proses aktor melakukan kegiatan. Terlepas dari beragamnya makna korupsi, arti korupsi sendiri tidak bisa lepas dari pemahaman tiap orang memandang korupsi. Houstan dan Graham (2001) mengatakan, bahwa subjektivitas dan kompleksitas dari makna korupsi diakibatkan oleh perbedaan budaya dan toleransi terhadap kegiatan korupsi di masing-masing negara, sehingga menghasilkan definisi yang sesuai pemahaman individu.

Korupsi bukanlah sebuah terma yang baru, karena korupsi ternyata sudah hadir sejak dahulu kala, tepatnya dua ribu tahun yang lalu. Buku Arthashastra karya Kautliya, perdana menteri dari raja India turut membahas korupsi.

Shakespeare juga memberikan korupsi peran yang cukup besar di beberapa karyanya. Tahun 1980 an, korupsi menjadi topik politik, sosiologi, sejarah, dan penelitian kriminal.
Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1990an korupsi menjadi fenomena yang menarik banyak perhatian. Korupsi diteliti secara empirik, menghasilkan target yang lebih baik serta menciptakan pengukuran kebijakan antikorupsi yang lebih efektif (Dimant, 2017).
Tahun ini pula jumlah kasus korupsi mencapai puncaknya. Puncaknya jumlah kasus korupsi tidak lain disebabkan oleh meningkatnya peran pemerintahan di pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1960. Faktornya antara lain adalah tingginya pajak, jumlah pengeluaran untuk keperluan publik yang tinggi, dan peningkatan tajam jumlah regulasi dan kontrol ekonomi oleh pemerintah.

Pemerintah menciptakan regulasi untuk memaksimalkan peluang untuk aktor tertentu melakukan tindakan korup. Jamaknya jumlah regulasi mengakibatkan frekuensi interaksi antar anggota di sektor privat yang semakin banyak sehingga peluang anggota melakukan praktik korupsi meninggi.

Terutama untuk birokrasi yang kurang efisien, regulasi kerap kali kurang transparan dan pihak yang diberikan kekuasaan hanya ke beberapa individu tertentu. Kemudian dapat disepakati pendapat Tanzi bahwa benar regulasi mengakibatkan terjadinya korupsi.
Statement beliau adalah: “Kehadiran regulasi dan kekuasaan menjadikan elite pemerintah memiliki kekuatan monopoli untuk mengawasi seluruh kegiatan”- Tanzi, 1998. Selain regulasi, Tanzi juga membahas kekuasaan.

Menurut Tanzi, apabila kekuasaan digabungkan dengan peluang, akan tercipta tindakan korupsi dengan level yang cukup tinggi. Orang berkuasa yang memiliki otoritas cenderung memiliki kepercayaan diri tinggi untuk melakukan korupsi.

Ditambah lagi, sang pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk mengakses sistem dan mengntrol ‘korban’ sehingga ia bisa memanipulasi situasi. Gap antara pengetahuan teoritik dan teknis di sistem hukum juga menambah peluang sang pemegang kekuasaan untuk berkorupsi.

Bila menilik dari segi ekonomi, pendapatan masyarakat yang kurang dipukul secara setara dan adil juga dapat menimbulkan perilaku korupsi, bahkan jumlah perilakunya kian meningkat tajam.

Akibat negatif dari pendapatan yang tidak setara adalah pertumbuhan ekonomi nasional yang berhaya, bias di sistem perpajakan, dan target program sosial yang rendah. Bahkan mennurut Studi Quibria (2002) menyatakan bahwa beban yang disebabkan oleh ketidaksetaraan pendapatan secara radikal dapat ‘menyakiti’ orang miskin. (World Bank, 200a) menyatakan bahwa kemiskinan sangat berkolerasi dengan korupsi administrasi dan korupsi diasosiasikan secara empirik dengan rendahnya laju pertumbuhan ekonomi.
Padahal, orang dengan pendapatan rendah sangat bergantung pada pelayanan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari Korupsi dapat menurunkan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan edukasi.

Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan dan output edukasi yang buruk sangat berkolerasi degan tingginya tingkatan korupsi. Pernyataan ini diperkuat dengan data survey korupsi di Bosria-Herzegovina, Ghana, Hondurasi, Indonesia, dan Latvia, institusi pemerintahan dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memberikan kualitas pelayanan yang kurang mumpuni.

Singkatnya, korupsi menimbulkan konsekuensi ke bidang ekonomi dan faktor pemerintah secara langsung sehingga terjadi kemiskinan. Akibat korupsi dari segi ekonomi: (1) Mengurangi investasi asing, (2) Pemberian pajak di bidang entrepreneurship, (3) Mengurangi kualitas infrastruktur publik, (4) Menyimpangkan bakat menjadi jasa sewa, (5) Korupsi mengubah komposisi pembelanjaan publik.

Secara garis besar, korupsi mengakibatkan menurunnya kapasitas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketidakpercayaan publik terjadi ketika masyarakat memandang sistem sosial tidak bisa dipercaya.

Secara tidak langsung perilaku ini mengakibatkan berkurangnya insentif publik ke pemerintahan yang dapat berbahaya untuk kegiatan pemerintah yang wajib produktif. Melihat dari segi politik, ketidakstabilan dalam politik turut mempengaruhi terjadinya korupsi.

Ketidakstabilan korupsi sendiri bisa dilihat dalam dua konteks. Pengambilan keputusan politik dalam jangka pendek yang dapat meningkatkan kemungkinan aktor politik berperilaku korup.

Sedangkan pengambilan keputusan politik jangka panjang dimana timeline kerja masih banyak waktu untuk diselesaikan, lalu muncul perilaku korup di sektor privat.

Selain itu, level demokrasi dalam negeri juga mempengaruhi tingkat korupsi. Berdasarkan studi yang menggunakan data dari 82 negara pada tahun 1995-1998, alasan pemerintah meningkatkan korupsi adalah level demokrasi rendah, begitu juga sebaliknya (kotera et al., 2012). Sesuai kata Johnson (2000), bahwa korupsi mengancam demokrasi dan pemerintah dengan melemahkan institusi politik dan keikutsertaan massa.

Diperlukan perlambatan dan pengaburan perkembangan ekonomi untuk men-sustain demokrasi. Korupsi dari segi hukum juga bisa terjadi apabila aktor mendapatkan keringanan denda hukuman dengan cara membayar ‘uang tutup mulut’ kepada aparat polisi dan jaksa.

Tindakan itu lebih dipilih karena tidak perlu repot membayar ke pihak yang bertanggung jawab. Walau uang tutup mulut melebihi biaya denda, tetap saja marginal cost-nya lebih rendah.

Banyaknya konflik kasus korupsi menuntut solusi yang memadai pula untuk dapat memangkas jumlah korupsi hingga akarnya. Mulai dari bidang ekonomi, diperlukan kenaikan upah yang sesuai kompetensi kinerja seorang yang bekerja supaya jumlah korupsi menurun.
Kontrol ekonomi juga membutuhkan SOP dengan persyaratan eknomi yang dapat memudahkan transaksi ekonomi dan menghindari komunikasi bertingkat. Monitoring juga bisa menurunkan tingkat korupsi, namun tidak hanya mengandalkan satu aktor.

Aktor yang dimaksud adalah auditor. Walau auditor mampu membikin monitoring yang terpantau hanya di satu kepala, sayangnya auditor yang kurang kredibel bisa saja korup dalam penyampaian laporan monitoring.

Karena itu diperlukan grassroot monitoring Grassroot monitoring adalah sebuah forum dimana masyarakat diberdayakan untuk monitoring pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi.

Hadirnya forum ini dapat mengurangi kontrol oleh elite dan penyampaian keluh kesah secara leluasa. Meningkatnya partisipasi masyarakat berefek pada pemerintah, yaitu peningkatan di monitoring dan kenaikan jumlah informasi yang diterima terutama oleh pemimpin. Terakhir, tidak lupa juga satu institusi yang bisa mencegah terjadinya korupsi.

Institusi yang dimaksud adalah media. Media berperan dalam pernyebarluasan norma antikorupsi dan pemberian awareness kepada masyarakat luas terkait malu sosial yang diakibatkan oleh perilaku korup. Karena itu, kebebasan media juga perlu dijunjung tinggi. (*)

Mahasiswi Universitas Gadjah Mada. Berbagai sumber

The post Mengurai dan Meluruskan Benang Kusut Korupsi appeared first on RADAR BEKASI.