Info Lengkap Terupdate, Trending Topik Bekasi, Berita Bekasi, Informasi Bekasi

Ormas, Kepentingan dan Konflik Sosial

Radarbekasi.id – Salah seorang oknum anggota organisasi masyarakat (Ormas) ditangkap aparat Mapolres Kota Bekasi,(2/11) lalu. Pelaku berinisial MA diduga melakukan pemerasan kepada seorang pedagang dengan menggunakan senjata tajam di kawasan pertokoan Taman Harapan Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Sebelumnya, pada 14 oktober 2019, salah seorang pedagang buah yang berjualan di perempatan lampu merah Pasir Gombong, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi terpaksa menikam seorang pria yang diketahui sebagai salah satu anggota ormas, hingga meninggal dunia. Aksi nekat tersebut dilakukan karena kesal dipintai uang secara paksa.

Tidak hanya itu, bentrok antara kelompok ormas pun beberapa kali pernah terjadi di Bekasi. Pada tahun 2013 lalu, diduga rebutan lahan parkir di sekitar GOR Patriot Kota Bekasi, dua kelompok pemuda terlibat bentrok. Dalam peristiwa tersebut , satu orang tewas mengenaskan dengan luka tusuk di bagian dada dan punggung dan kedua kakinya nyaris putus. Sementara beberapa orang lainnya mengalami luka.

Lima tahun kemudian pada tahun 2018, lima ormas di Kota Bekasi terlibat aksi bentrok di depan kantor Pemerintah Kota Bekasi. Pemicunya, empat ormas gabungan pembela pemerintah merasa tersinggung atas tuntutan yang dilontarkan oleh salah satu ormas yang ada di Kota Bekasi.

Sementara yang terbaru, salah satu Ormas di Kota Bekasi melakukan aksi unjuk rasa meminta agar bisa mengelola parkir di sejumlah mini market di Kota Bekasi. Alasannya, agar bisa membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak parkir berdasarkan surat perintah yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah (bapenda) Kota Bekasi. Video aksi ormas tersebut pun menjadi perbincangan public hingga viral di media social (Medsos). (sumber Koran Radar Bekasi)

Beragam peristiwa tersebut, merupakan bagian kecil dari konflik sosial ormas di Bekasi. Konflik Sosial adalah perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial.

Gareth R. Jones mendefinisikan konflik organisasi sebagai “perbenturan yang muncul kala perilaku mencapai tujuan tertentu yang ditunjukan suatu kelompok dirintangi atau digagalkan oleh tujuan kelompok lain. (New Delhi: Dorling Kindersley, 2009 :408)

Rahim menyebut konflik sebagai proses interaktif bukan dengan maksud hendak membatasi kemungkinan konflik di dalam diri individu, karena seringkali seseorang mengalami konflik dengan dirinya sendiri. (New Jersey: Transaction Publishers, 2011 :16).

Lebih lanjut konflik hadir antar individu, kelompok, atau departemen. Konflik pun dapat terjadi diantara mereka yang punya tugas wewenang berbeda bahkan kolega-kolega kerja mereka sendiri.

Keberadaan Ormas atau Lembaga Sosial Masyaralat (LSM) yang mengatasnamakan rakyat seringkali meresahkan masyarakat. Mereka mayoritas anggota aktifnya pria dewasa, sebagian dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Tidak jarang menawarkan jasa pengamanan kepada mereka yang membutuhkan dan tentunya yang sanggup membayar mahal.

Organisasi ini biasanya eksis di daerah yang sedang berkembang, sepeti di Bekasi.Mereka yang menggunakan jasa organisasi ini merasa lebih nyaman menggunakan jasanya untuk pengamanan ketimbang meminta bantuan pihak kepolisian, karena perusuh lebih takut jika harus berurusan dengan preman ketimbang aparat.

Karena dianggap menjanjikan dan dapat menghasilkan uang, organisasi ini semakin banyak jumlahnya. Pengurus organisasi yang tak kunjung naik jabatan, memilih untuk berdiri sendiri bersama rekan-rekannya yang juga inginkan hal yang sama. Tidak jarang terjadi duel antar organisasi, hanya karena berebut lahan kekuasaan.

Mereka yang menang dalam pertempuran akan menguasai daerah yang diperebutkan, biasanya organisasi ini akan kuasai lahan parkir dan keamanan di pasar dan kios. Setiap harinya akan ada pengurus yang menarik iuran dari pedagang dengan dalih ‘uang keamanan’. Jika ada yang menolak untuk membayar, maka organisasi itu akan mengusik keamanan si pedagang.

Sebenarnya, LSM dan Ormas itu memiliki tujuan yang mulia, yaitu sebagai wadah untuk mempersatukan warga, menjaga semangat gotong royong yang dulu jadi identitas bangsa ini. Makanya penulis tertarik menyebut LSM atau ormas yang anarkis sebagai Organisasi preman, karena mereka hanya membawa kepentingan kelompok, bukan kepentingan masyarakat sebagaimana fungsinya.

Perkembangan dan Peran Ormas/LSM
Ya, Perkembangan Ormas baik lokal maupun nasional saat ini melaju pesat. Eksistensi Ormas di Indonesia telah dijamin dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada 420.381 ormas yang terdaftar di Indonesia hingga 31 Juli 2019. Sementara di Kota Bekasi, ada sekitar 156 ormas dan LSM yang terdaftar di Kesbangpol.

Dalam UU Ormas tahun 2013, ditegaskan bahwa ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasaskan Pancasila.

Sejatinya, peran ormas merupakan peran yang strategis terutama dalam kerangka negara demokrasi. Sebagai organisasi sukarela yang dibentuk oleh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka keberadaan organisasi ini penting dalam membangun kesadaran mesayarakat dalam partisipasi pembangunan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh negara.

Namun, karena ia adalah sebuah organisasi maka aspek organisasional seperti sumber daya manusia, anggaran, manajemen dan sarana prasarana organisasi akan menentukan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Lemahnya faktor-faktor organisasional ormas tersebut akan membawa kepada lemahnya kapasitas ormas dalam menggalang partisipasi dan kontrol terhadap jalannya kekuasaan pemerintah.

Di Indonesia dan di Bekasi khususnya, sudah menjadi rahasia umum jika keberadaan beberapa ormas adalah representasi dari kepentingan beberapa kelompok kekuasaan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga genuine organization (ormas sesungguhnya).

Pada beberapa kasus terjadi perubahan haluan dari organisasi kotrol menjadi organisasi pendukung , yang terjadi karena organisasi tidak dapat memenuhi kebutuhan sumber daya organisasi, sehingga alih-alih menjadi alat kontrol, organisasi ini justru bekerja sama dan mengambil manfaat dari kekuasaan-kekuasaan tertentu.

Oleh karena itu, kapasitas ormas atau LSM akan menentukan konsistensi sebuah ormas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Semakin kuat empat aspek organisasional (anggaran, sumber daya manusia, manajemen dan sarana prasarana), semakin kuat peran organisasi ini dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai kontrol dan katalisator partisipasi, begitupun sebaliknya.

Disinilah peran pemberdayaan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah menjadi begitu bermakna. Idealnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah memiliki tujuan meningkatkan kemandirian organisasi tersebut sehingga mampu menjadi organisasi yang kuat dan mandiri. Dengan kemandirian tersebut akan mampu menjalankan peran sesungguhnya dapat besifat independen.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).

Menurut Suharto(2005:60), pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut: Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Penulis melihat, dalam berbagai konflik sosial yang terjadi antara kelompok ormas dan masyarakat, atau sesama kelompok ormas butuh penangangan serius dari pemerintah. Ormas dan LSM tidak hanya menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan pemeritah, tapi memberikan kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks kehidupan sosial, Ormas dan LSM yang ada di Indonesia turut andil dalam menjadi stabilitas ketertiban dan keamanan. Eksistensi dan krediblitas menjadi tantangan sendiri bagi Ormas dan LSM dalam memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka selayaknya berjalan sesuai dengan karakteristik organisasi yang menjadi keunggulan mereka, yaitu berintegritas, independen, kompeten, profesional, fleksibel, dan memiliki jaringan organisasi yang luas.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi Ormas dan LSM dapat dilalui dengan menguatkan dan meningkatkan sumber daya anggota untuk menciptakan efektifitas, menjaga organisasi tetap bersih dari tindak korupsi, dan peka pada setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Semoga! (*)

The post Ormas, Kepentingan dan Konflik Sosial appeared first on RADAR BEKASI.